Pasienia.com – Awal Mula Perang Rusia-Ukraina. Kali ini admin akan membahas Rusia dan bisa sampai terjadi perang.

Perang masih terjadi di Ukraina. Tentara Rusia bahkan dilaporkan telah mengepung itu kota negara itu, Kyiv.

Dalam update terbarunya, Minggu (27/2/2022) Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko mengatakan semua jalan telah diblokir, bahkan evakuasi warga menjadi tidak mungkin.

“Kami tidak bisa melakukan itu, karena semua jalan diblokir,” katanya kepada Associated Press.

“Saat ini kita dikelilingi.”

Sejauh ini, pasukan dan warga Ukraina masih bertahan dari kekuatan Rusia. Lalu bagaimana perang bisa terjadi?

Kronologi

Rusia benar-benar menyerang Ukraina sejak Kamis (24/2/2022). Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi.

Rusia mengklaim mengamankan Ukraina Timur, wilayah Donbass yang dikuasai milisi pemberontak. Namun serangan Rusia kemudian membidik sejumlah kota di Ukraina Odessa, Kharkiv, Mariupol dan tentu saja Kyiv.

Sebenarnya, dulu Ukraina “rapat” dengan Rusia. Namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke Barat dan ingin menjadi bagian NATO.

Padahal ketika Perang Dingin terjadi, sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Negara komunis yang kuat di zaman itu.

Uni Soviet setelah Jerman kalah dan PD II selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis.

Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum.

Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu, menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States (CIS). Namun perpecahan terjadi. 

Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan untuk menyelesaikan ketegangan.

Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia.

Massa antipemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk.

Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (UE) dan NATO. Ini, mengutip Al-Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya.

Rusia memang gusar pada banyaknya kehadiran NATO di Erapa Timur. Ini sudah dimulai sejak 1999, sejak Polandia, Ceko dan Hungaria mendeklarasikan masuk pakta itu.

Putin mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina.

Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Dalam wawancara esklusif dengan CNBC Indonesia 16 Februari, Duta Besar Rusia Untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, juga menjelaskan demikian.

“Semua histeria yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah ditargetkan untuk mengalihkan isu dari keamanan negara kami terkait Federasi Rusia. Kami melihat ekspansi NATO yang telah berjalan selama 30 tahun lebih dan kini infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan kami,” jelasnya dalam wawancara kala itu.

“Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia. Sementara negara kami tengah mengupayakan diplomasi, pihak Barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina.”

“Sebenarnya tidak ada yang terjadi dan kami tidak berniat untuk menyatakan perang terhadap Ukraina. Tolong jangan salah paham kami justru menganggap Ukraina sebagai saudara kami,” ujarnya lagi.

“Memerangi Ukraina adalah gagasan yang tidak masuk akal bagi kami.”

Ia membeberkan NATO telah melakukan lima fase ekspansi, dari tahun 1999 hingga 2020.

Makin Panas di November 2021

Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina.

Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina.

Di Desember, pemimpin dunia seperti Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga “turun gunung” menginisiasi negosiasi antara keduanya.

Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya.

Pada 15 Februari, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Ia mengatakan ini saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia.

Putin mengatakan, Rusia tidak menginginkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat.

“Kami siap untuk bekerja sama lebih jauh. Kami siap untuk masuk ke jalur negosiasi,” ujar Putin seperti dilansir AFP kala itu.

Meski begitu, negara Barat meragukan hal ini. Bahkan intelijen NATO di Eropa Timur menyebut Rusia mungkin tetap akan menyerang meski terbatas, dengan menggunakan wilayah pemberontak Ukraina Timur.

Pada 21 Februari, Putin tiba-tiba mengumumkan Donetsk (DPR) dan Luhansk (LRP), dua wilayah kontra pemerintah Ukraina, sebagai negara merdeka. Dengan alasan “menjaga perdamaian”, Putin menandatangani dekrit mengirim pasukan ke Ukraina.

Pada 24 Februari, pernyataan Putin di depan Olaf tak terealisasi. Serangan benar dilakukan. Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi di sejumlah kota di Ukraina termasuk Kyiv.

“Keadaan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan tegas dan segera,” kata Putin, dalam pidato yang disiarkan televisi, menurut transkrip RIA-Novosti.

“Donbass (wilayah milisi pro Rusia di Ukraina timur) meminta bantuan kepada Rusia. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 51, bagian 7 Piagam PBB, dengan sanksi Dewan Federasi dan sesuai dengan perjanjian persahabatan yang diratifikasi oleh Federal Musyawarah dan gotong royong dengan DPR dan LPR, saya putuskan untuk melakukan operasi militer khusus,” tambahnya.

Barat mengutuk tindakan Putin. Sejumlah negara bereaksi.

“Rusia memulai serangan ke Ukraina hari ini. Putin memulai perang melawan Ukraina, melawan seluruh dunia demokrasi. Dia ingin menghancurkan negara saya, negara kita, semua yang telah kita bangun, semua yang kita jalani,” kata Presiden Ukraina Zelensky.

Para ahli percaya Putin melakukan ini untuk tujuan memaksa perubahan di Ukraina. Rusia, ingin kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro Moskow.

“Berdasarkan pidato Putin … Rusia melancarkan serangan besar di seluruh Ukraina dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Kyiv melalui cara militer,” kata Direktur Penelitian makro global di Eurasia Group, Henry Rome, dikutip CNBC International.

“Meskipun Putin mengklaim sebaliknya, kemungkinan ini akan mencakup pendudukan beberapa wilayah oleh pasukan Rusia.”

Dikutip dari CNN International, dalam sebuah essai panjang yang dimuat Putin di Juli 2021, ia sempat menyebut Rusia dan Ukraina adalah “satu orang”.

Dalam pertemuan dengan media yang dihadiri CNBC Indonesia pekan lalu, seorang pejabat senior Kedutaan Besar AS di Jakarta mengatakan pelanggaran terang-terangan Rusia terhadap hukum internasional menjadi tantangan langsung terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Ukraina sendiri merupakan anggota PBB, yang artinya negara merdeka dan berdaulat.

“Jika Rusia diizinkan untuk membatasi kedaulatan Ukraina dengan mendikte aliansi Ukraina dan pilihan kebijakan luar negeri, dengan memerasnya dan melanggar integritas teritorialnya, itu dapat memberanikan orang lain yang ingin memperluas klaim teritorial ilegal termasuk di Laut China Selatan (LCS),” katanya.

“Merusak prinsip-prinsip tatanan berbasis aturan internasional melemahkan fondasi kerja sama internasional dan pelanggaran Rusia mengancam perdamaian dan stabilitas di benua Eropa.”

Sementara itu, kabar baik datang dari kedua belah pihak. Dalam update terbaru Minggu (27/2/2022) waktu setempat, pemerintah Rusia dan Ukraina dikabark

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dalam keterangannya, Zelensky mengatakan pertemuan ini akan dilakukan di sekitar perbatasan antara Ukraina dengan Belarus, tanpa ada syarat khusus.

“Para politisi telah sepakat bahwa delegasi Ukraina akan bertemu dengan delegasi Rusia tanpa prasyarat di perbatasan Ukraina-Belarusia, dekat Sungai Pripyat,” kata kantornya sebagaimana dilaporkan CNN International, Senin (28/2/2022).

Tetapi sayangnya, tidak jelas kapan mereka akan mulai.

“Saya tidak terlalu percaya dengan hasil pertemuan ini, tetapi biarkan mereka mencoba. Sehingga nantinya tidak ada satu pun warga Ukraina yang ragu bahwa saya, sebagai presiden, mencoba menghentikan perang,” tegasnya lagi.

Hal ini juga ikut dikonfirmasi Kremlin. Kantor berita negara Rusia juga melaporkan hari Minggu bahwa seorang pembantu presiden Rusia mengatakan bahwa Ukraina telah mengkonfirmasi akan bertemu dengan delegasi dari Federasi Rusia di wilayah Gomel Belarusia. Meski begitu, tidak disebutkan siapa saja yang akan datang dalam pertemuan itu.

“Saya harus membantah tuduhan bahwa kami telah menolak untuk melakukan pembicaraan. Ukraina selalu dan siap untuk merundingkan perdamaian dan gencatan senjata. Ini adalah posisi permanen kami. Kami telah menerima proposal presiden Rusia,” papar sekretaris pers kepresidenan Ukraina, Sergey Nikiforov dikutip TASS.

Sejauh ini pasukan Rusia masih terus meluncurkan serangan dan sudah mencapai wilayah ibukota Ukraina, Kyiv. Amerika Serikat (AS) menyebut bahwa aksi serangan ini ditujukan untuk menggulingkan Presiden Zelensky dari kursi kekuasaannya.

Sementara itu, sejumlah kepala negara masih meragukan hal ini terealisasi. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan ragu pada Putin.

“Tidak ada yang saya lihat sejauh ini dalam perilakunya yang membuat saya berpikir bahwa dia mungkin tulus,” katanya dikutip AFP serayamenyebut invasi Rusia ke Ukraina sebagai “bencana yang berkelanjutan”.